JAKARTA, 31 Oktober 2026 — Dewan Pimpinan Nasional Jajaran Wartawan Indonesia (DPN JWI) mengimbau seluruh insan pers dan media massa nasional untuk terus mengedepankan prinsip independensi, akurasi, dan keberimbangan (cover both sides) dalam mengemas pemberitaan terkait dinamika sosial-politik yang berkembang pasca-dua tahun masa transisi pemerintahan.
Ketua Umum DPN JWI menegaskan bahwa aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda lalu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan sah secara konstitusional. JWI menilai kontrol sosial dari elemen masyarakat sipil sangat diperlukan sebagai fungsi pengawasan publik.
Namun, di tengah derasnya arus informasi, DPN JWI juga mengingatkan pentingnya menyajikan fakta pembangunan secara utuh dan objektif agar masyarakat mendapatkan edukasi literasi yang benar. Media diharapkan tidak luput dalam menyoroti capaian-capaian nyata yang telah dieksekusi pemerintah dalam kurun waktu dua tahun ini sebagai bagian dari akuntabilitas publik.
Berdasarkan data dan catatan pemantauan JWI, sektor fiskal dan fundamental ekonomi nasional menunjukkan performa signifikan, salah satunya ditandai dengan keberhasilan pelunasan sisa utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp218,3 triliun pada Agustus 2026—lebih cepat dari target awal tahun 2043.
Selain penguatan fiskal makro, fakta di lapangan juga menunjukkan akselerasi pembangunan menyentuh sektor pemenuhan hak dasar rakyat. Sepanjang periode 2025–2026, program penataan mutu pendidikan telah merevitalisasi infrastruktur di 55.451 satuan pendidikan di berbagai daerah guna menekan ketimpangan kualitas belajar, yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru secara bertahap serta penguatan regulasi perlindungan bagi pekerja mandiri/informal termasuk pengemudi transportasi daring.
Melalui siaran pers ini, DPN JWI mengajak seluruh jajaran wartawan di bawah naungannya serta seluruh pengelola media nasional untuk menyajikan berita yang proporsional. “Mari kita kawal jalannya pemerintahan dan ruang publik ini dengan jurnalisme yang mencerahkan, berbasis data konkrit, serta bebas dari disinformasi demi menjaga stabilitas dan kecerdasan bangsa,” tutup pernyataan resmi DPN JWI.(Red)DEWAN PIMPINAN NASIONAL
JAJARAN WARTAWAN INDONESIA
